Sunday, July 28, 2013

PEMBANGUNAN POLITIK ERA REFORMASI


  -------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

Indonesia merupakan bangsa yang besar dan telah merdeka selama lebih dari 64 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami berbagai macam perubahan metode sistem pemerintahan. Mulai dari RIS, Sistem Parlementer hingga Sistem demokrasi terpimpin. Perubahan sistem pemerintahan tersebut dianggap sebuah kewajaran karena Indonesia saat itu masih baru merdeka sehingga masih mencari sistem pemerintahan yang baik untuk diterapkan. Kemudian pada masa orde baru, pembangunan politik lebih mengarah kepada pelanggengan kekuasaan atau dari pihak penguasa. Hal tersebut ditandai dengan adanya fusi partai2 yang diterapkan pada Pemilu tahun 1977. Artinya Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden dapat mengurangi ancaman maupun tekanan dari pihak partai lain selain dari Golkar yang menghalangi dia untuk terus menjadi Presiden. Buktinya adalah Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun.
Akhirnya pada krisis moneter yang dirasakan Indonesia sejak tahun 1993, munculah sebuah wacana tentang suksesi yang dilontarkan oleh Amien Rais untuk menggulingkan rezim Soeharto. Puncaknya adalah pada Mei 1998, yaitu adanya tuntutan untuk reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepemimpinan beserta kroninya yang dianggap telah membuat Indonesia mencapai puncak krisis yang paling parah. Sampai pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri karena desakan dari parlemen dan mundurnya beberapa menteri dari kabinet waktu itu.
Setelah turunnya Soeharto, kembali tumbuh masalah baru. Presiden berikutnya yaitu B.J Habibie mengumumkan untuk membuka kran demokrasi selebar-lebarnya yang artinya masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apapun dalam halnya berbicara, bertindak dan melakukan kreativitas yang menunjang untuk dirinya sendiri, masyarakat serta bangsa dan negara. Setelah adanya pembukaan kran demokrasi yang luas seperti ini, masyarakat Timor Leste seakan mendapatkan kebebasan untuk memerdekakan tanah mereka yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh Soeharto dalam masa orde baru. Hal ini dikarenakan pada masa orde baru tidak melakukan pembangunan apapun di tanah Timor Leste setelah hasil kekayaan mereka dimanfaatkan oleh pusat sehingga memunculkan rasa ketidakadilan masyarakat Timor Leste.
Penyebab ini yang akhirnya mengakibatkan rakyat Timor Leste menginginkan untuk lepas dari NKRI. B.J Habibie selaku kepala negara saat itu mengadakan jajak pendapat untuk kebaikan kedua belah pihak. Timor Leste akhirnya lepas dari pangkuan ibu pertiwi.
Hal diatas sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia tentang arti demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kejadian lepasnya Timor Leste dari NKRI menunjukkan bahwa rapuhnya sistem demokrasi yang dibangun oleh Indonesia saat itu. Pembangunan nilai demokrasi yang seharusnya diawali dari pemerintahan saat itu guna menjaga dan menyosialisasikan nilai demokrasi sebenarnya tidak menggunakannya dengan benar. Sampai pada akhirnya berganti Presiden hingga saat ini.
Kebebasan berdemokrasi dan politik membuat Indonesia terjebak dalam sebuah sistem “demokrasi kebablasan” artinya masyarakat Indonesia saat ini menjalankan demokrasi yang tidak dibatasi dalam peraturan dan perundang – undangan. Meskipun ada beberapa UU yang mengatur soal itu, banyaknya penyimpangan yang mengatasnamakan demokrasi seolah mengalahkan UU yang dibuat. Demokrasi yang terlalu bebas ini juga menjadikan masalah baru bagi masyarakat yang taraf hidupnya rendah. Kebebasan berdemokrasi justru membuat rakyat miskin makin kekurangan karena tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam berdemokrasi selayaknya masyarakat kalangan elit. Adanya kesenjangan sosial yang cukup jauh ini, menyebabkan timbulnya beberapa macam akibat seperti vandalism, keberpihakan negara terhadap elit sampai yang terparah adalah pemotongan hak – hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin
Timbulnya vandalisme dalam berdemokrasi tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketidakmerataan pembangunan pemerintah yang berdampak pada kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan dampak iri terhadap masyarakat yang merasakan pembangunan. Begitu juga dengan keberpihakan negara pada kaum elit yang seakan menekan rakyat miskin guna memenuhi kepentingan elit semata seperti kasus penggusuran yang diperuntukkan membangun perumahan dan gedung – gedung tinggi yang dikuasai oleh para elit. Kebijakan subsidi juga menjadi sebuah masalah baru. Adanya pemotongan dana subsidi dari pemerintah daerah juga merupakan contoh buruk demokrasi yang dikembangkan Indonesia saat ini. Ketika ini terjadi dan sudah banyak diekspos oleh media, pemerintah hanya diam seribu bahasa. Tidak ada penindakan dan langkah konkrit dari pemerintah untuk menangani hal ini.


  -------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment