MILITER SEBAGAI AGEN MODERNISASI

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

Fenomena umum yang terjadi di Negara-negara berkembang ialah tampilnya militer dalam kehidupan polititik. Menurut Huntington ada beberapa penyebab masuknya militer dalam arena politik yaitu :

1. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh militer sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan politik

2. Militer biasanya memiliki semangat tinggi untuk memberikan focus perhatian pada tindak perubahan social atau modernisasi yang dipelopori oleh para perwiranya.

3. Adanya pendekan rasional terhadap masala –masala social dari golongan militer telah menjadikan perwira –perwira militer yang mampu dan dapat diandalkan sebagai modernisasi

4. Adanya sikap tak peduli dan menentang terhadap kebutuhan pembangunan lembaga -lembaga poltik maka rezim sipil menganggap militer tidak mempunyai kepentingan politik yang harus di perjuangka

5. Biasanya jika terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh militer maka hal itu dinyatakan hanya untuk sementara waktu dan akan dikembalikan pada rezim sipil bila keadaan politik sudah stabil dari militer ketangan sipil .dalam keadaan demikian,tidaklah berarti persoalan telah selesai ,sebab sewaktu-waktu dapat timbul kudeta militer yang baru

6. Mungkin perlu terjadi kudeta dengan alasan yang serupah . 7. Bilamana militer tetap mempertankan kekuasaannya maka mereka menciptkan lembaga-lembaga politik yang berwenang mengabsahkan dan melembagakan kekuasaan mereka dalam Nasaruddin Sjamsuddin dkk 1988. Pendapat Huntington yang dikemukakan di atas menunjukan tidak dibedakannya antara penyebab yang bersifat situasi dengan penyebab sebagai ciri atau sifat militer itu sendiri. Meskipun demikian, Huntington memberikan elaborasi mengenai professionalisme militer, yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok. Ciri utama pertama ialah keahlian sehingga profesi militer masih menjadi spesifik serta memerlukan pengetahuan dan ketrampilan. Suatu kekuatan militer membutuhkan pengetahuan yang mendalam untuk mampu merencanakan, mengorganisasi dan mengarahkan kegiatan bak dalam keadaan perng maupun dalam keadaan damai. Keahliannya yang kian spesifik hanya mungkin di peroleh melalui pendidikan, latihan dan pengalaman . Ciri utama yang kedua militer professional adalah tanggung jawab social yang khusus. di samping memiliki nilai-nilai norma tinggi yang harus terpisah sama sekali dari isentif ekonomi seorang perwira militer juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada Negara. Dalam professional militer, seorang perwira bisa mengoreksi komandannya, jika ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Ciri utama yang ketiga adalah karakter korpasi para perwira yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat. Berbeda dengan kelompok profesi yang lain, korps perwira militer merupakan suatu birokrasi professional karena anggota-anggotanya mengabdi pada birokrasi Negara, korps perwira merupakan suatu unit sosial yang otonom ,yang membedakan dengan unit-unit sosial lain dalam masyarakat dalam burhan magenda 1984. Selanjutnya dikemukakan bahwa baik Huntington dan Perlmutte maupun Horowitz memandang peran sentral golongan militer di Negara-negara sedang berkembang disebabkan sifatnya yang korporasi, memiliki keahlian dan birokratik. Sebagai kekuatan birokratik militer biasanya merupakan lembaga birokratik pertama yang mengkonsolidasi dirinya sehingga menjadi kekuatan yang kohesif, yang golongan militer menjadi kekutan birokratik yang Intergratik, terutama di Negara-negara sedang berkembang yang kadang –kadang terpecah secara ideologis karena banyaknya partai. b. Militer sebagai Organissi Modern Dalam modernisasi, di mana diperkenalkan nilai-nilai baru ternyata golongan militer adalah pihak yang paling cepat untuk mengadakan adaptasi dan adopsi atas semua nilai-nilai yang diperkenalkan maupun nilai-nilai yang masuk dari negeri, sedangkan organisasi sosial politik lainnya meskipun mempunyai predikat sebagai sebuah struktur modern, masih jauh ketinggalan bila dibanding dengan militer (Lucian W. Pye dalam Afgan Gaffar, 1989) Lebih lanjut menurut Pye, ada tiga hal khusus yang harus diperhatikan oleh pimpinan militer, yang memiliki kecenderungan tinggi untuk menjadikan mereka sebagai kekuatan yang dinamis didalam perencanaan pembangunan yaitu : 1. Sifat Militer, lebih dalam arti fungsi pokok yang merupakan rival bagi semua bentuk organisasi lainnya yang bekerja atas dasar system sosial domestic. Meskipun mungkin ada inspirasi didalamnya merupakan konsep dari luar negeri, tetapi titik berat perhatiannya terletak pada pembangunan internal. Dengan demikian, militer memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan ukuran-ukuran internasional dan memiliki sensivitas yang tinggi akan kelemahan-kelemahannya. 2. Rasionalitas, Militer adalah kelompok organisasi yang paling unggul, tetapi kurang peka atas ukuran-ukuran pragmatisme mengenai efisiensi disegala bidang. Ia dibentuk untuk ukura masa depan diberbagai Negara serdang berkembang. Bahkan dinegara-negara dimana militer dikerahkan untuk menghadapi masalah-masalah nasional seperti di Birma, semua daya dikerahkan unutk membagnun kekuatan militer sesuai organisasi ideal mereka. 3. Di Negara-negara sedang berkembang, militer berkembang seringkali terpisah dari realitas masyarakatnya dan lebih berorientasi pada ukuran-ukura yang ada di Negara-negara maju. Karena itu mereka sering tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ketika menerima ide-ide baru dalam proses pembangunan. Selain itu Organisasi militer secara umum memiliki kekhasan orientasi yang tentu berbeda dengan organisasi sipil. Ciri organisasi militer yang mendorongnya untuk selalu berorientasi pada perubahan dan modernitas ialah hakikat dari lembaga kemiliteran untuk berlaga melawan organisasi militer negara lain guna melindungi eksistensi dan keamanan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu harus selalu memperbaharui diri supaya tidak lebih lemah dari musuhnya. Karena itu, organisasi kemiliteran modern senantiasa harus memiliki orientasi standar internasional [Taher, Elza Peldi (Ed), 1987, Menatap Masalah Pembangunan Indonesia, Lembaga Kajian Manajemen Indonesia, Jakarta ]. Dengan ciri demikian, organisasi militer dalam kerangka modernisasi tentu memerlukan inovasi strategis yang harus mengkombinasikan dukungan anggaran yang tidak sedikit dengan pemberdayaan semua sumber daya secara simultan dan terarah. Selain itu militer harus memainkan peran penting dalam mencari terobosan untuk memantapkan manajemen organisasi dengan mengacu pada kecenderungan yang digunakan oleh organisasi modern tanpa meninggalkan hakiki keorganisasiannya sebagai organisasi yang bergerak dan berfungsi dalam bidang militer. Makna penting disini adalah bagaimana memberdayakan SDM sebagai pusat perubahan proses dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan yang pernah ditulis oleh Gary Dessler dalam bukunya Human Resources Management. Desller menulis antara lain bahwa perubahan-perubahan dalam lingkungan manajemen SDM menuntut SDM untuk memainkan peranan yang lebih utama dalam organisasi. Trend ini mencakup keragaman angkatan kerja yang terus bertambah, perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan perubahan-perubahan dalam dunia kerja. seperti pergeseran ke arah masyarakat jasa dan tekanan yang terus berkembang pada pendidikan dan modal manusia c. Militer Sebagai Agen Modernisasi Di dalam masyarakat tradisional, militer sebagai kelompok paling modern dan dalam kedudukannya sebagai kaki tangan pemerintah, jelas mempunyaiotoritas politik yang demikian besarnya. Dapat diuraikan secara umum aspekaspeksosial dan politik dari kegiatan militer dan beberapa akibat langsung yangdihasilkannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Dalam setiap sistemsosial militer telah diterima masyarakat sebagai tentera terbaik, terutama padamasa transisi anggota-anggota militer memiliki kualifikasi tinggi, sehingga militer mudah menjelma menjadi kelompok yang mampu memainkan peranan penting dalam proses peraliahan dari tradisional kearah modernisasi, baik ideal maupun praktis. Latihan-latihan militer dengan sendirinya diselaraskan dengan aturanaturan dasar dari proses akulturasi yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat transisi. Di dalam tubuh militer bagaimanapun, derajat akulturasi berjalan jauh lebih cepat dari apa yang dialami oleh masyarakat sipil. Hal ini tampak bahwa perwira-perwira tinggi militer dapat memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat sipil dalam proses adopsi ide-ide baru ketika modernisasi dan perubahan sosial sedang berlangsung. Militer juga dapat memberi perlindungan dalam proses akulturasi yang memberi keamanan batin yang cukup tinggi. Karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa perubahan tanpa perlindungan akan membawa kegelisahan. Sehingga masyarakat desa yang mencoba untuk menjadi anggota militer dalam mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dari masyarakat perkotaan. Proses modernisasi yang berlangsung di Afrika dan di Amerika Latin serta di sebagian besar negara-negara Asia, yaitu kecenderungan yang melahirkan ketidakamanan bagi penduduk disana. Barang siapa yang pernah bertempat tinggal di kota-kota besar dibenua yang disebutkan diatas, lebih-lebih di Afrika Hitam dan Amerika Latin, selalu menemukan dirinya dalam keadaan terancam. Sebaliknya barang siapa yang telah diperkenalkan dalam pola hidup masyarakat teknologi tinggi, ketika bergabung dengan anggota militer, akan selalu memberikan tekanan khusus kepada kebutuhan penyesuaian-penyesuaian umum yang sifatnya eksplisit dan terbuka. Di kota-kota besar yang terdapat di Asia, terlihat sebuah gejala umum, dimana masyarakatnya terlihat modern disatu pihak, tetapi dipihak lain mereka masih menganut cara berpikir dan bertindak seperti apa yang dimiliki oleh orangorang desa tradisional. Mereka biasanya hidup dalam orbitan keluarga dan sanak saudara, tetapi yang memiliki hubungan dan kontak sosial yang sangat terbatas dengannya. Militer telah menampilkan organisasi modern, maka siapa saja yang telah di tatar di dalam sikap dan kecakapan-kecakapan seperti itu, pasti akan berhasil di dalam organisasi modern lainnya. Di negara barat, militer telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam penyediaan latihan-latihan teknis termasuk pelayanan-pelayanan langsung di dalam proses pelayanan industri. Militer-militer Jeman melatih sejumlah perwira-perwira yang menduduki posisi penting dan kemudian menempatkan mereka di dalam perusahaan-perusahaan besar yang mereka miliki. Di Amerika juga, teknisi-teknisi militer sudah tentu, memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan teknologi negaranegara barat secara keseluruhan. Di Amerika Latin, militer-militer Brazilia adalah merupakan motor pembuka jalan, promotor sumber-sumber nasional dan melindungi masyarakat Indian. Di Asia juga dapat kita lihat banyak persamaan umum dengan yang terjadi ditempat-tempat tersebut diatas. Hal serupa juga terjadi sebelum perang Dunia II, latihan-latihan wajib militer di dalam tuduh pasukan bela dirinya telah memberikan sumbangan besar bagi semua penduduk dalam meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja dan sumber daya alam, yang secara langsung mempunyai sumbangan besar bagi pembangunan industri. Sebagai contoh di India, mereka bergerak di sector perindustrian. Sedangkan Malaysia, Philipina dan Muang Thai, militer merupakan instrumen penting dalam melatih masyarakat untuk menggerakkan dan merawat industri-industri kenderaan bermotor dan alat-alat industri lainnya. Oleh karena militer telah menunjukkan dirinya kelompok dinamisator dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi, maka semangat nasionalisme militer selalu rneliputi segenap lapisan masyarakat luas baik dalam artian perasaan maupun sikap mereka. Sehingga militer mampu menjadi agen modernisasi dalam suatu negara, baik negara yang sudah maju maupun sedang berkembang. d. Penutup Di Negara-negara berkembang umumnya memperoleh kemerdekaannya melalui pejuang-pejuang mereka yang dikemudian hari melahirkan militer. Militer telah melaksanakan tugasnya membela negara, mengalihkan perhatiannya menjadi pendorong dan motor modernisasi dan pembangunan nasional serta berpandangan dan bersikap nasional. Selain itu Organisasi militer secara umum memiliki kekhasan orientasi yang tentu berbeda dengan organisasi sipil. Ciri organisasi militer yang mendorongnya untuk selalu berorientasi pada perubahan dan modernitas ialah hakikat dari lembaga kemiliteran untuk berlaga melawan organisasi militer negara lain guna melindungi eksistensi dan keamanan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu harus selalu memperbaharui diri supaya tidak lebih lemah dari musuhnya. Militer yang telah memiliki ketrampilan adalah pihak yang paling cepat untuk mengadakan adaptasi dan adopsi atas semua nilai-nilai yang diperkenalkan maupun nilai-nilai yang masuk dari luar negeri, sedangkan organisasi politik lainnya, walaupun mempunyai predikat sebagai sebuah struktur modern, masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan militer. Sehingga militer menjadi sebuah organisasi modern di negara berkembang. Oleh karena militer telah menunjukkan dirinya kelompok dinamisator dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi, maka semangat nasionalisme militer selalu meliputi segenap lapisan masyarakat luas baik dalam artian perasaan maupun sikap mereka. Sehingga militer mampu menjadi agen modernisasi dalam suatu negara, baik negara yang sudah maju maupun sedang berkembang.

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

Revolusi Islam berdampak pada status hukum dan sosial perempuan Iran

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

Iran pada periode DAS dalam pengembangan dan kemajuan sebagai sebuah negara bangsa. Para ulama revolusioner melepaskan serangkaian kekuatan yang telah diubah dan dibentuk kembali wajah masyarakat Iran dalam setiap aspek dibayangkan. [1] Perubahan ini tidak hanya mengguncang wilayah politik dan ekonomi Iran, tetapi bahkan lebih mendasar, budaya dan masyarakat. Perubahan ini telah secara negatif mempengaruhi status perempuan sosial, politik dan ekonomi di Iran. Memang, kaum revolusioner ulama pada awal revolusi menyarankan bahwa tujuan mereka tidak ditujukan untuk transformasi ekonomi, melainkan pemeliharaan dan kelanjutan dari hukum Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. [2] Dengan Islamis dalam kekuasaan, baru ulama elit mendengarkan kembali ke waktu sebelumnya pada abad ketujuh, di mana dalam pandangan mereka, masyarakat di Arabia berada di puncaknya di bawah pemerintahan Quran. Akibatnya, para fundamentalis Islam telah menjadi "arsitek" untuk menyuntikkan nilai yang sama fundamentalis Islam dan norma-norma ke modern abad kedua puluh Iran. [3] Tidak ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Islam telah terbelakang mencari dan sesat baik di tingkat pribadi dan tingkat sosial dan budaya yang lebih luas daripada apa yang telah sikap rezim pada isu-isu tentang perempuan.

Emansipasi sosial dan politik perempuan hanya satu alasan di balik pemberontakan ulama melawan monarki. Shahs Pahlavi membuat upaya sadar dan sistematis untuk mengecualikan kontrol ulama dari masyarakat Iran. [4] Sebagai contoh, para ulama dikeluarkan dari lingkup tradisional mereka kontrol di berbagai bidang seperti peradilan dan pendidikan. Revolusi Islam pada intinya adalah tidak lebih dari sebuah upaya reaksioner oleh kelas mengancam (yaitu ulama) takut kehilangan materi, pengaruh hukum, dan moral, berhasil menegaskan kembali dirinya dalam rangka untuk mencegah transfer kekuasaan kepada modern baru dibuat birokrasi sistem negara. Jika kita memeriksa paradigma ini dan berlaku untuk delapan belas tahun sejak kelompok Islam berkuasa, orang dapat melihat kebijakan yang telah diadopsi dan diimplementasikan tidak begitu banyak atas dasar ideologi, melainkan untuk tujuan kelanjutan dan kelangsungan hidup yang ada Islam fundamentalis negara. Oleh karena itu, tidak mengejutkan, meskipun ketaatan hukum fundamentalis Islam Khomeini [5] adalah inti dari kebijakan negara saat ini, seseorang dapat mendeteksi penyimpangan dari yurisprudensi Khomeini ketika kelangsungan hidup rezim yang dipertaruhkan. Selanjutnya, Catatan ini akan berpendapat bahwa rezim Islam tidak pernah membuat kemajuan pada isu-isu fundamental yang penting kecuali, telah ada agitasi cukup dari unsur sosial dan ekonomi yang berbeda dalam masyarakat, untuk memungkinkan reformasi di Republik Islam. Bagian II memberikan perspektif sejarah. Bagian III memberikan gambaran karakter konstitusional dan peradilan Iran baik dalam periode revolusioner sebelum dan pasca dan Bagian IV meneliti realitas saat ini dihadapi oleh perempuan di Iran. Akhirnya, prospek masa depan dan kemungkinan perempuan dan bagaimana posisi mereka dalam masyarakat dapat ditingkatkan baik dari segi hukum dan nyata dibahas.


1 - Perspektif Sejarah

A-Pra-Pahlavi Era
Sejarah Iran meluas selama dua ribu lima ratus tahun. Era ini membawa prestasi besar di bidang ilmu pengetahuan, seni dan surat-surat, sastra, filsafat, dan hukum. Sebelum konversi Islam abad ketujuh, Iran mempraktekkan agama Zoroaster [6] Ia selama Dinasti Sasanian di bagian akhir dari AD Century Ketujuh di mana Islam diperkenalkan di Iran.. Namun, Syiah Islam tidak menjadi agama resmi negara sampai periode Raja Safawi pada abad XVI dan XVII [7] Memang, pada abad kesembilan belas sebagai akibat dari tekanan kolonial, ketaatan terhadap takhayul, dan kepemimpinan kompeten , masyarakat Iran mengalami tren penurunan baik secara ekonomi dan politik. [8]

B. Pahlavi Era
Pada pergantian abad kedua puluh kelas baru pria mampu dan visioner dan perempuan mulai muncul di kancah politik Iran. Reza Khan, seorang komandan militer Cossack bersama dengan sejumlah pejabat militer lainnya dan intelektual mulai menghasut untuk reformasi. Iran yang telah monarki selama berabad-abad, Reza Khan dirancang untuk menciptakan sebuah republik, model setelah Republik Turki yang baru dibuat dari Ataturk. [9] Dia ingin menciptakan sebuah negara industri maju. Namun, karena desakan dari para ulama, Reza Khan dan para pengikutnya dibujuk untuk menjaga bentuk pemerintahan monarki. [10] Pada bulan April 25,1926, setelah bertahun-tahun perjuangan kekuasaan politik dan intrik, Reza Khan menyebut dirinya Shah atau Raja dan dengan demikian mulai Dinasti Shirvan Pahlevi. [11]

Tidak hanya Reza Shah memulai periode revitalisasi ekonomi, ia juga berusaha untuk membawa Iran ke abad kedua puluh dalam hal masalah budaya dan sosial [12] Salah satu prestasi utamanya adalah peningkatan status perempuan di dalam negeri. (13) Reformasi Shah. termasuk membuat mengenakan chador atau cadar melawan hukum, membuka sistem pendidikan untuk perempuan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan pasca-sekolah menengah, dan mengizinkan wanita akses ke kesempatan kerja. [14] Pada pertengahan 1940-an Reza Shah Pahlavi mengundurkan diri mendukung nya Shah Mohamad Reza anak. [15]

Shah baru juga sangat berkomitmen untuk pembaharuan sosial negara [16] Memang., Mohamad Reza Shah mengikuti jejak ayahnya dan mencoba untuk memodernisasi negara lebih lanjut. Terutama, ia melewati Undang-Undang Perlindungan Keluarga dari 1975 yang meningkatkan hak-hak perempuan secara signifikan [17]. Undang-undang baru ini mengurangi pentingnya hukum hukum Islam pada masyarakat dan khususnya pada wanita. Secara khusus, UU Perlindungan Keluarga memberi perempuan hak-hak sipil meningkat di berbagai bidang seperti perkawinan, penitipan anak, dan perceraian. [18] Selain itu, kemampuan pria untuk memiliki lebih dari satu istri dikondisikan pada izin yang diberikan oleh istri pertama. [ 19] Semua istri diminta untuk diperlakukan sama dalam konteks yang lebih luas dari pernikahan [20] Karena interpretasi yang ketat dari perlakuan yang sama., ekonomis, praktik poligami tidak mungkin untuk mempertahankan. [21] Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Keluarga tahun 1975, tidak hanya laki-laki dicegah dari perceraian sepihak, tetapi dalam kasus hak asuh anak, pengadilan keluarga diberi kekuasaan untuk memutuskan mana orangtua akan menganggap tahanan. [22] Ini berbeda dari praktik tradisional memberikan anak kepada ayah atau saudara laki-laki terdekat [23].

Sepanjang sejarah perkembangan Iran, ketegangan telah ada antara karakter pra-Islam dan Islam negara itu. [24] Ketegangan ini memiliki historis, berbentuk dan menentukan jalannya pembangunan politik dan sosial Iran [25]. Itu sangat terlihat selama pemerintahan Shahs Pahlevi.

The 1906-1907 Konstitusi adalah upaya pertama Iran pada pelembagaan dan mendelegasikan kekuasaan dalam batas-batas set hukum. Namun, harus dicatat bahwa 1906-1907 Konstitusi memiliki banyak kekurangan dan pada kenyataannya, tidak bisa memuaskan banyak persyaratan yang menjadi tuntutan negara modern konstitusional. Secara teori orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. [26] Hak-hak hidup dan properti juga dilindungi. [27] Sensor pers dilarang. [28] Selain itu, kebebasan berkumpul, pemilu yang bebas, dan peradilan yang independen yang juga diberikan. [29]

Namun, semua undang-undang yang disahkan oleh Parlemen diminta untuk menjalani review oleh dewan lima anggota agama Islam terdiri dari para ulama Islam yang memiliki kekuatan veto [30]. Konflik antara pemerintah sekuler dan ustad memberikan kontribusi ketidakstabilan besar selama Pahlavi era [31]. Selanjutnya, 1.906-1.907 Konstitusi memiliki sistem yang lemah checks and balances dengan delegasi jelas tanggung jawab yang diberikan kepada Raja, pendeta, Parlemen, dan yudikatif. [32] Iran juga memiliki Bill of Rights, tapi itu tunduk pada pengecualian penting:. "kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum" yang menciptakan celah untuk berbagai sektor pemerintah dan masyarakat untuk penyalahgunaan [33] Sebagai contoh, pemerintah bisa mengeluarkan undang-undang melalui parlemen yang mungkin telah melanggar hak konstitusional. Akibatnya, jika tantangan dibuat menentang hukum, pemerintah bisa mengklaim "kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum" pengecualian. Realitas tersebut menggambarkan kurangnya pemeriksaan yang efektif dan saldo dalam sistem monarki.

Entah benar atau salah, kedua Pahlevi Shahs memiliki modernisasi ekonomi dan sosial negara sebagai prioritas utama mereka. Dengan agenda dalam pikiran, mereka memandang para ulama dan setiap struktur yang terkait dengan mereka sebagai ketinggalan zaman dan bertentangan dengan kepentingan negara [34] Akibatnya, hukum dan undang-undang yang. Dibuat oleh dekrit dari salah Shah atau Parlemen dan didasarkan pada konsep sistem peradilan sekuler [35] Memang, aspek hukum dan peradilan era Pahlavi yang berpusat pada non-Islam nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagian besar untuk mengesampingkan hukum Islam [36]..

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

PENGARUH ETNIS DALAM PILKADA SULAWESI SELATAN

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------

  Dalam proses pilkada, banyak faktor yang terlibat, banyak faktor yang mempengaruhi terutama dalam perilaku pemilih. Berbicara tentang etnis, tentu masih kuat diingatan kita, bagaimana faktor etnis menjadi faktor yang sangat sensitif dan kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Bagaimana posisi etnis dalam pilkada? Untuk skala indonesia secara umum, terdapat berbagai macam temuan dan pendapat, ada yang menyatakan bahwa faktor etnis sangat kuat mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses pilkada, pemilih cenderung memilih calon dengan mendasarkan pada kesamaan etnis, dalam artian kesamaan ras dan etnis pemilih dengan partai atau pejabat publik cenderung mempengaruhi perilaku pemilih seseorang. Tetapi ada juga yang menyatakan, faktor etnis tidak terlalu mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses pilkada.

 Terdapat dua faktor besar yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pilkada, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Perilaku pemilih memang ada yang dipengaruhi faktor sosiologi seperti kesamaan etnis dan budaya. Pendukung teori ini, di antaranya Scott C. Flanagan (1991), David Denver (1989), Gerald Pomper (1978), dan Seymour Martin Lipset (1981). Mereka melihat kecenderungan faktor etnis (dan juga aliran) ini pada beberapa kasus pemilu di Inggris dan Jepang. Angus Campbell (1976) dari Universitas Michigan berseberangan dengan pandangan sosiologis. Berdasar pada hasil risetnya di Amerika, Angus melihat faktor psikologis seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada kandidat, yang dominan memengaruhi pemilih.

Richard Niemi dan Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya, Controversies of Voting Behaviour, menjelaskan berdasar pada risetnya di beberapa negara bagian Amerika, terdapat perilaku pemilih yang rasional (rational-choice) yang cenderung pragmatis dan ekonomis. Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai pencoblosan hingga berkuasa kelak, pemilih akan memilihnya. Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya, pemilih tidak akan mencoblos (golput). Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya, Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia, mencatat ada perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural (memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota, dll) dan faktor ekologi (memilih berdasar pada kedekatan karakterisik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan, dll.).

            Politisasi etnis, meskipun dalam skala kecil, misalnya diranah lokal daerah dapat menciptakan biaya politik yang besar. Ini terlihat di banyak daerah yang dapat dijadikan referensi dan bahan renungan dari pelaksanaan Pilkada. Dengan munculnya wacana politik etnis dalam ranah politik daerah terutama dalam proses demokrasi ditingkat lokal, yakni pada Pilkada langsung dimana elit yang mencalonkan diri sebagai kandidat calkada maupun wacalkada yang lebih condong memilih pasangan mereka berdasarkan representasi jumlah etnis untuk menggalang solidaritas etnis di daerahnya.

Arena Pilkada memberi kesempatan kepada kita untuk melihat lebih dalam kaitan antara etnis dengan perilaku pemilih. Dalam Pilkada muncul calon yang berasal dari etnis berlainan. Dengan kondisi seperti itu akan dilihat apakah pemilih cenderung untuk melihat kandidat yang mempunyai etnis sama dengan dirinya. Apakah kandidat yang kebetulan berasal dari etnis mayoritas mendapat keuntungan dan berusaha “mengeploitasi” kelebihan itu dalam menarik sebanyak-banyaknya pemilih. Aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam Pilkada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama. Aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam Pilkada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih

Teori-teori dalam lapangan sosiologis menyebut-kan faktor etnis adalah salah satu variabel penting yangbisa menjelaskan pilihan seseorang pada kandidat ataupartai tertentu. Kesamaan ras dan etnik antara pemilihdan partai atau calon pejabat publik cenderung mempe-ngaruhi perilaku memilih seseorang. Arena Pilkada memberi kesempatan kepadakita untuk melihat lebih dalam kaitan antara etnis denganperilaku pemilih. Berbeda dengan pemilihan legislatif ataupresiden (nasional), kandidat yang maju dalam Pilkadakemungkinan lebih banyak menggunakan isu dan senti-men etnis. Di sejumah Pilkada misalnya, kita kerap meli-hat munculnya isu seperti “putra daerah”, “calon penda-tang”, “calon penduduk asli”, dan sebagainya. Ada sejum-lah alasan mengapa isu etnis lebih mungkin muncul dalam Pilkada dibandingkan dengan pemilihan nasional seperti Pemilu Legislatif dan presiden. Pertama, perta-rungan kandidat dalam Pilkada umumnya bersifat lokal.Banyak kandidat yang maju mewakili kelompok tertentu.Ini menyebabkan kandidat yang kebetulan berasal ataudidukung oleh kelompok mayoritas menggunakan isu dan sentiment etnis untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

Di Provinsi Sulawesi selatan terdapat etnis besar yakni Makassar dan Bugis. Kedua, di Wilayah tersebut muncul calon yang berasal dari etnis berlainan. Dengan kondisi seperti itu akan dilihat apakah pemilih cenderung untuk memilih kandidat yang mempunyai etnis yang sama dengan dirinya.

-------------------------------------------

(18+) ane mau share video panas terbaru klik DISINI tunggu 5 detik terus klik skip add alamat menonton.

---------------------------------------------------